Korupsi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.   Latar Belakang

Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat meusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Permasalahan tindak pidana korupsi bukan hanya menjadi fenomena lokal, tetapi telah menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia, baik di negara maju ataupun negara berkembang pasti terdapat tindak pidana korupsi walaupun dengan kadar yang berbeda. Di Indonesia sendiri terdapat peraturan perundang-undangan (legislation) yang membahas undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dilihat dari segi parsial, pemerintah dengan serius berupaya untuk melawan dan memberantas tindak pidana di negeri ini, namun akhir-akhir ini pemerintah terlihat kurang efektif dalam menangani pemberantasan korupsi ini. Sebagian praktisi dan pengamat politik berpendapat bahwa dalam tugasnya untuk memberantas tindak pidana korupsi pemerintah hanya berlandaskan tebang pilih saja. Banyak diantaranya kasus korupsi yang terjadi dibiarakan berlarut-larut tanpa ada penyelesaian.

Dewasa ini kebanyakan yang dilakukan pemerintah hanyalah menggembor-gemborkan pembahasan strategi pemberantasan korupsi melalui seminar tentang anti korupsi. Individu ataupun kelompok yang memliki kepentingan tidak jarang menggunakan kesempatan ini untuk terbebas dari masalah hukum, mereka yang seharusnya di hukum karena terbukti bersalah kemudian berbicara di khalayak ramai seolah ia bersih dari korupsi, berpidato mengajak masyarakat untuk bersama-sama melawan tindak pidana korupsi, menggunakan sarana yang diberikan oleh pemerintah untuk melindungi dirinya sendiri dari jeratan hukum. Meskipun memang kita memiliki meanstream perlawanan terhadap korupsi yang berbentuk lembaga Adhoc, Komisi Anti Korupsi (KPK). Namun masih banyak celah kelemahan hukum selalu menjadi senjata ampuh para pelaku korupsi untuk menghindar dari tuntutan hukum. Contoh yang paling real saat ini adalah kasus korupsi mantan Presiden Soeharto, kasus ini tak kunjung menemui titik penyelesaian.

1.2  Permasalahan

  1. Apa Korupsi itu?
  2. Apa penyebab terjadinya korupsi?
  3. Apa dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi?
  4. Bagaimana praktek korupsi di Indonesia?
  5. Bagaimana penyelesaian tindak pidana korupsi di Indonesia

BAB II

PEMBAHASAN

2.1  Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dsb) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jeremy Pope dalam bukunya Confronting Coruption: The Element of National Integrity System, menjelaskan bahwa korupsi merupakan permasalahan global yang harus menjadi keprihatinan semua orang.

Kartono (1983) memberi batasan korupsi sebagi tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan guna mengeduk keuntungan pribadi, merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan, demi keuntungan pribadi, salah urus terhadap sumber-sumber kekayaan negara dengan menggunakan wewenang dan kekuatankekuatan formal (misalnya denagan alasan hukum dan kekuatan senjata) untuk memperkaya diri sendiri.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 1 menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

Dalam praktiknya, biasanya korupsi diidentikan dengan pemerintahan yang dictator, totaliter, atau yang meletakan pemerintahan hanya di tangan beberapa orang. Namun yang terjadi sekarang ini bukan hanya pemerintahan yang seperti itu yang bisa menimbulkan tindak pidana korupsi, praktek korupsi pun bisa terjadi di negara yang politiknya berbasis demokrasi, dalam konteks ini, praktek korupsi bisa menimbulkan dampak yang lebih parah apabila kehidupan sosial-politiknya tolerasi bahkan memberikan ruang terhadap praktek korupsi tumbuh subur.

Korupsi selalu menyebabkan situasi sosial-ekonomi tak pasti (uncertenly). Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan peluang bisnis yang sehat. Selalu terjadi asimetris informasi dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Sektor swasta sering melihat ini sebagai resiko terbesar yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis, sulit diprediksi berapa Return of Investment (ROI) yang dapat diperoleh karena biaya yang harus dikeluarkan akibat praktek korupsi juga sulit diprediksi.

Korupsi menurut Hendry Campbell Black yang menjelaskan bahwa korupsi “ An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the right of others.” Yang berarti korupsi adalah Tindakan dilakukan dengan maksud untuk memberikan beberapa keuntungan tidak konsisten dengan tugas resmi dan hak orang lain. Tindakan dari orang yang resmi atau fidusia yang tidak sah dan keliru menggunakan stasiun-Nya atau karakter untuk mendapatkan beberapa manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain, bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain.

2.2  Pengertian Korupsi secara hukum

Merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuanperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Pengertian “ korupsi “ lebih ditekankan pada pembuatan yang merugikan kepentingan publik atau masyarakat luas atau kepentingan pribadi atau golongan.

Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN)

  • Korupsi yaitu menyelewengkan kewajiban yang bukan hak kita.
  • Kolusi ialah perbuatan yang jujur, misalnya memberikan pelican agar kerja mereka lancar, namun memberikannya secara sembunyi-senbunyi.
  • Nepotisme adalah mendahulukan orang dalam atau keluarga dalam menempati suatu jabatan

Menurut perspektif hukum, pengertian korupsi secara gambling dijelaskan dalam UU No 31 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana.

2.3  Penyebab terjadinya korupsi

Merican (1971) menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :

a)      Peninggalan pemerintahan kolonial.

b)      Kemiskinan dan ketidaksamaan.

c)      Gaji yang rendah.

d)     Persepsi yang populer.

e)      Pengaturan yang bertele-tele.

f)       Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya

Sedangkan menurut Ainan (1982) penyebab terjadinya korupsi antara lain:

a)      Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.

b)      Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.

c)      Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.

d)     Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

e)      Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.

f)       Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi, kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.

g)      Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.

2.4  Dampak yang ditimbulkan akibat korupsi

Akibat paling tampak adalah pada sektor ekonomi, karena dengan adanya korupsi Ekonomi negara kita bisa disebut inefficient atau tidak efisien karena melambungnya biaya dikarenakan adanya praktek korupsi. Dan pada sektor pribadi dibutuhkan orang orang yang kaya supaya bisa mempertahankan perusahaannya, dan perusahaan menengah kebawah pun bisa dipastikan susah untuk bisa bertahan. Sehingga hal ini bisa menyebabkan hancurnya ekonomi indonesia dan turunnya nilai saham yang sudah jelas pasti mempengaruhi harga mata uang Rupiah. Efek lain yang bisa ditimbulkan akibat korupsi adalah semakin banyak tingkat pengangguran, kemiskinan, masyarakat kurang sejahtera, in-efisiensi ekonomi, harga barang pokok semakin mahal dan lain – lain.

2.5  Korupsi di Indonesia

Korupsi di Indonesia sudah ‘membudaya’ sejak dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan, di era Orde Lama, Orde Baru, berlanjut hingga era Reformasi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas korupsi, namun hasil yang didapat masih jauh dari apa yang diinginkan. Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik. Bagi banyak orang korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum, melainkan sekedar suatu kebiasaan. Indonesia, merupakan negara ke tiga terkorup di dunia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Indonesia menjadi sorotan dunia tentang hal ini. Pemerintah sendiri dalam mengatasi masalah terpelik di negara ini masih belum menunjukkan hasil yang maksimal.

Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya latent yang harus diwaspadai baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri. Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.

Dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, praktek korupsi makin mudah ditemukan dipelbagai bidang kehidupan. Pertama, karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi pilihan lebih utama dibandingkan kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi etika pribadi yang melandasi perilaku sosial sebagian besar orang. Kedua, tidak ada transparansi dan tanggung gugat sistem integritas public. Biro pelayanan publik justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama. Dan dua alasan ini menyeruak di Indonesia, pelayanan publik tidak pernah termaksimalisasikan karena praktik korupsi dan demokratisasi justru memfasilitasi korupsi. Korupsi dan Ketidakpastian Pembangunan Ekonomi selalu mengakibatkan situasi pembangunan ekonomi tidak pasti. Ketidakpastian ini tidak menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan bisnis yang sehat. Sektor swasta sulit memprediksi peluang bisnis dalam perekonomian, dan untuk memperoleh keuntungan maka mereka mau tidak mau terlibat dalam konspirasi besar korupsi tersebut

2.6  Upaya pemerintah dalam melawan dan memberantas tindak pidana korupsi

Dalam memberantas korupsi, Indonesia membentuk suatu badan bernama Komisi Pemberantasan Korupsi, atau disingkat menjadi KPK, adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah telah merumuskan UU Anti Korupsi yang terdiri dari empat unsur penting, yaitu unsur penyalahgunaan wewenang, unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi, unsur merugikan keuangan negara dan unsur pelanggaran hukum. Undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi tersebut diantaranya :

Walaupun dengan undang-undang yang telah tertulis jelas, tindak pidana korupsi di Indonesia tetaplah meningkat, kinerja dari KPK dirasakan kurang dalam upaya pemberantasan korupsi ini, bahkan RUU TIPIKOR yang rencananya akan diajukan malah menjadi sebuah jalan baru bagi oknum yang tidak bertanggungjawab untuk melaksanakan praktek korupsi. Dalam RUU ini sejumlah pasal mengurangi lamanya sanksi hukuman, serta menghapus hukuman minimal. “Bahkan menghilangkan ancaman hukuman mati.” Dengan pengaturan sanksi yang makin ringan, ketika diundangkan nanti, peraturan ini tak dapat menjadi payung hukum bagi upaya menyelesaikan kasus korupsi. Pasalnya, kala UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor menerapkan ancaman hukuman mati, penanganan korupsi di Indonesia juga masih memprihatinkan. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yaitu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Kartono (1983) menyarankan penanggulangan korupsi sebagai berikut :

  1. Adanya kesadaran rakyat untuk ikut memikul tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial, dengan bersifat acuh tak acuh.
  2. Menanamkan aspirasi nasional yang positif, yaitu mengutamakan kepentingan nasional.
  3. para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
  4. Adanya sanksi dan kekuatan untuk menindak, memberantas dan menghukum tindak korupsi.
  5. Reorganisasi dan rasionalisasi dari organisasi pemerintah, melalui penyederhanaan jumlah departemen, beserta jawatan dibawahnya.
  6. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan “achievement” dan bukan berdasarkan sistem “ascription”.
  7. Adanya kebutuhan pegawai negeri yang non-politik demi kelancaran administrasi pemerintah.
  8. Menciptakan aparatur pemerintah yang jujur
  9. Sistem budget dikelola oleh pejabat-pejabat yang mempunyai tanggung jawabetis tinggi, dibarengi sistem kontrol yang efisien.
  10. Herregistrasi (pencatatan ulang) terhadap kekayaan perorangan yang mencolok dengan pengenaan pajak yang tinggi.

Pemberantasan tindak pidana korupsi seyogyanya akan berhasil apabila pemerintah serius dalam menangani hal ini, salahsatu cara yang efektif adalah dengan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan terbuka juga diadakan sanksi yang tegas bagi para koruptor. Dalam penanganannya memang akan diperlukan waktu yang tidak sebentar, namun jika pemerintah mengambil langkah yang tepat dari mulai sekarang, bukan tidak mugkin kita dapat mengurangi atau bahkan memberantas secara total tindak pidana korupsi tersebut.

BAB III

PENUTUP

Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang yang ada pada pejabat atau pegawai demi keuntungan pribadi, keluarga dan teman atau kelompoknya. Korupsi menghambat pembangunan, karena merugikan negara dan merusak sendi-sendi kebersamaan dan menghianati cita-cita perjuangan bangsa. Dalam pemberantasannya, diperlukan adanya kesadaran universal yang ikut bertanggungjawab terhadap keberlangsungan Negara dan pemerintahannya.

Korupsi akan semakin marak terjadi apabila pihak pemerintah tidak mencantumkan sanksi tegas terhadap para koruptor, dengan sanksi yang mengikat pada semua pihak penekanan jumlah tindak pidana korupsi rasanya akan bisa diwujudkan. Ikut andilnya masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan juga sangat diperlukan demi terciptanya ketertiban dan ketentraman bernegara. Warga Negara yang aspiratif dalam membantu melawan dan memberantas permasalahan ini akan sangat membantu untuk terwujudnya cita-cita dan harapan bangsa kita.

Pemberantasan tindak pidana korupsi memang tidak semudah membalikan telapak tangan, Pemberantasan korupsi seakan hanya menjadi komoditas politik, bahan retorika ampuh menarik simpati. Oleh sebab itu dibutuhkan kecerdasan masyarakat sipil untuk mengawasi dan membuat keputusan politik mencegah makin mewabahnya penyakit kotor korupsi di Indonesia.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s